Bupati Minta Semua Lini Terintegrasi Cegah Karhutla

Read Time1 Minute, 54 Second

MUARA BELITI – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan minta semua lini harus terintegrasi mulai dari perusahaan, Kodim 0406, Polres Mura, Dinas BPDB dan 5 titik satgas yang ada di 5 kecamatan harus bisa bekerjasama untuk memadam dan mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

“Kita sama sama menyikapi, mengevaluasi tentang kebakaran hutan yang akan terus meningkat hingga bulan Nopember. Himbauan untuk semuanya dan terkhusus perusahaan yang berinvestasi, untuk dapat bekerjasama sehingga kebakaran hutan bisa diminimalisir,” ujar Hendra memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait Kahutla yang ada di wilayah Kabupaten Mura, Kamis (19/9)di Ruang Bina Praja, Muara Beliti.

Dandim, Polres, mengharapkan bantuan kita bersama baik aparat dan masyarakat, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak kita ingin kan. Kita tidak ingin daerah ini termasuk penyumbang asap terbesar yang ada di Pulau Sumatera, sambungnya.

“Saya yakin jika kita bersama-sama dan bergotong royong kita pasti bisa mengatasi jika terjadinya kebakaran. Mulai dari pengecekan peralatan untuk mengantisipasi Karhutla perkebunan di setiap perusahaan. Ini merupakan metode sedia payung sebelum hujan,” ujar Hendra.

Hendra juga mengatakan, meskipun Mura belum dalam kondisi darurat, namun hal ini harus tetap di prioritaskan agar bisa mengantisipasi Karhutla. Dan ia mengajak masyarakat untuk pro aktif jika melihat gejala gejala di lapangan.

“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mura sudah membentuk Satgas Kebakaran di 5 titik yang ada di 5 Kecamatan, kecamatan Muara Kelingi, Lakitan, BTS Cecar, Megang Sakti, dan Selangit.

Jika ada terjadi kebakaran segera berkordinasi dan secepatnya di ambil tindakan pemadaman. Butuh kerjasama dari semua pihak, komunikasi dan kordinasi harus terus diutamakan,” tegas Hendra.

Dandim 0406 Letkol Inf M A’an Setiawan pada kesempatan ini juga menjelaskan terkait Undang-undang atau aturan kepada pihak perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan, serta membantu penanganan Karhutla yang terjadi di dalam perusahaan, tidak membiarkan terjadinya Karhutla.

Dugaan Tindak Pidana Pembakaran Lahan sebagaimana Pasal 187 KUHP, Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No 18 Th 2013 TTG Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan hutan dan atau Pasal 108 UU RI No 32 Tahun 2009 TTG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Perlu bapak ibu pimpinan perusahaan ketahui bahwa aturan ini akan ditegakkan. Hukuman bagi perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan hingga sampai kepada pencabutan izin, Saya minta jangan main-main dengan ini,” tegasnya.

Turut hadir pada rakor tersebut , Wakil Bupati Mura Hj Suwarti, Polres Mura, Kepala OPD Mura termasuk Camat, dan pihak perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Mura. | TIM – Kominfo Mura

0 0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Social profiles
%d blogger menyukai ini: