Bupati Mura Bersedih Tak Bisa Tolong Guru Honorer Jadi PNS

MUSI RAWAS – Puluhan para guru honorer dari 14 Kecamatan,13 Kelurahan dan 186 Desa se Kabupaten Musi Rawas (Mura),menyambangi pendopoan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati .

Yang berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Lubuklinggau Utara Kota Lubuklinggau,Provinsi Sumatera Selatan (Sum-Sel),Sabtu (9/3).

Kedatangan para perwakilan guru honorer se Kabupaten Mura,disambut baik oleh Bupati Mura Hj Ratna Machmud yang juga turut mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Ali Sadikin beserta Sekretarisnya.

Selain itu juga turut ikut serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mura David Fulung, Inspektur inspektorat bersama Sekretarisnya,Ketua PGRI Mura Raslim serta dari Mapolres Mura.

Ketua Forum Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer (FPTKH) Kabupaten Mura Refi, mengatakan tujuan dari kedatangan kami perwakilan guru honorer se Kabupaten Mura sore hari ini.

Tujuan dari puluhan perwakilan guru honorer se Kabupaten Mura tersebut,guna bertemu dengan Bupati Mura Hj Ratna Machmud untuk mengadakan audensi terkait nasib mereka yang masih gelantungan.

Yang berlangsung di pendopoaan Rumdin Bupati Mura,guna melakukan audensi sekaligus berdiskusi dengan Kepala Daerah.

” Terkait peluang untuk pengrekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2024 ini,khususnya di bidang dunia pendidikan,”kata Refi.

Refi menjelaskan tujuan kami bertemu dengan Bupati Mura sore hari ini,tidak ada tujuan hal lainnya,namun hanya konsultasi dan koordinasi terkait pengrekrutan P3K di tahun 2024.

Syukur Alhamdulillah kami diterimah secara langsung oleh Bupati beserta Dinas instansi terkait maupun BKPSDM,dan mendapatkan jawaban langsung juga dari Bupati sekaligus penjelasan para pejabat terkait.

” Dengan harapan setelah aundensi dengan Bupati Mura Hj Ratna Machmud hari ini,semoga pembukaan formasi pengrekrutan P3K sangat banyak peluang bagi kawan guru honorer di Kabupaten Mura,”jelas Refi.

Bupati Mura Hj Ratna Machmud mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh para guru honorer se Kabupaten Mura,yang telah secara langsung mendatangi rumah dinas Bupati.

Untuk melakukan audensi langsung dengan kepala daerah,dan sangat mengapresiasi serta bangga dengan para guru honorer se Kabupaten Mura.

Tentunya selaku pengawai pemerintah memang harus ada koordinasi dan konsultasi terkait keluhan,jangan sampai sedikit-sedikit aksi unjuk rasa.

Saya selaku Bupati Mura sangat mudah di temui,kapanpun dan dimanapun jika tidak ada kegiatan di luar daerah,selain itu juga yang kita cari inikan pemecahan persoalan atau solusi persoalan bukan buat persoalan
,”ucap Bupati.

Hj Ratna Machmud menegaskan selaku Bupati saya akan berusaha berkoordinasi dengan pihak,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) di jakarta.

Sekaligus mempertanyakan kouta formasi pengrekrutan P3K di Kabupaten Mura,selain itu nanti akan Pemkab Mura juga usulkan pengrekrutan Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) di bidang administrasi.

Jadi dengan pertemuan audensi hari ini,tentunya sangat baik sekali begitu juga dengan para guru honorer sangat senang sekali bisah secara langsung bertemu dengan Bupatinya.

” Tidak hanya dengar dari siapa dan informasi dari siapa,tidak ada juga profokator gitukan sehingga mereka jelas dengar langsung dari Bupati seperti apa,”tegas Bupati.

Ia juga mengungkapkan terkait berapa banyak kouta pengrekrutan formasi P3K dan CPNS bidang administrasi,Pemkab Mura akan tanya dulu ke Menpan RB RI berapa banyak koutanya.

Sebab sepengetahuan saya,tahun 2024 ini ada sebanyak 1.200 orang guru honorer yang belum di terimah,kemudian dari 1.200 orang honorer tersebut sudah Pemkab Mura terimah sebanyak 700 orang lebih.

Maka dari itu saya selaku Bupati Mura sangat merasa bersedih sekali,karena yang namanya guru honorer juga termasuk pengawai pemerintah sekaligus anak-anak saya,keluarga hinga saudara.

” Namun bersedihnya itu,Bupati tidak bisah membantu secara langsung para guru honorer jadi Pengawai Negeri Sipil (PNS), yang di sebabkan adanya aturan jangan sampai Kepala Daerah melangar aturan,”ungkap Bupati.(Zul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *