MUSIRAWAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menyita perhatian publik usai mengajukan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai di kementeriannya.
Pigai mengungkap permintaan itu saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, anggaran yang diajukan Menteri HAM RI itu sebagai bagian dari proses membangun citra HAM di Indonesia.
Namun, Willy mengklaim pihaknya akan mendalami lebih lanjut keinginan Pigai yang meminta anggaran mencapai triliunan rupiah itu.
\”Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini, untuk kebutuhan beliau itu apa, itu belum kami dalami,\” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Di sisi lain, Ketua Komisi XIII DPR RI itu mengingatkan era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mengedepankan soal hak asasi manusia.
\”Prabowo mencanangkan (program) ‘Makan Bergizi’, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, UUD 1945 kita, 20 persen itu untuk pendidikan, itu HAM,\” tegasnya.
Lantas, apa sebenarnya yang menjadi fokus Pigai terkait pengajuan penambahan anggaran untuk kementerian HAM? Berikut ini ulasan selengkapnya:
• Minta Rp1 Triliun untuk Pegawai Kementerian HAM
Menteri HAM RI menyebut adanya kebutuhan dana sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan para pegawai kementeriannya.
Pigai mengungkap, KemenHAM membutuhkan penambahan pegawai dari yang awalnya 378 orang, menjadi 2.544 orang.
\”Kalau saya punya staf 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun,\” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Secara rinci, Menteri HAM RI itu menyebutkan penambahan staf yang terjadi di lingkungan kementeriannya.
Pada tahun 2024, total pegawai di tingkat pusat sebanyak 188 pegawai yang terdiri atas 1 direktur jenderal, 6 pimpinan tinggi pratama, 9 jabatan struktural, 92 orang jabatan fungsional, 66 pelaksana, dan 14 PPK.
\”Yang 188 (pegawai) ini, untuk belanja pegawai Rp14 miliar,\” ungkap Menteri HAM RI itu dalam kesempatan yang sama.
Kemudian, Pigai mengungkap rancangan struktur organisasi terbarunya di Kementerian HAM di tingkat pusat yang memiliki 762 pegawai.
Struktur organisasi itu meliputi menteri, wakil menteri, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal instrumen dan penguatan HAM, dan direktur jenderal pelayanan dan kepatuhan HAM.
\”Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi, struktur sudah saya siapkan,\” tegas Pigai.
Dengan demikian, Menteri HAM RI itu membeberkan kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawainya yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
\”Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,002 triliun,\” tandasnya.
• Perlu Anggaran Rp8,3 Triliun Buat Program Desa
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga mengajukan program Rp100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM ke warga RI.
Menteri HAM RI itu memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun dengan perkiraan jumlah desa di Indonesia yang mencapai 83 ribu.
\”Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan, kami siapkan,\” kata Pigai di rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
\”Jika satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta, maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp8,3 triliun,\” tegasnya.
Selain itu, Pigai juga mengklaim telah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.0007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program HAM agar langsung menyentuh masyarakat.
\”Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami. Dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah,\” pungkasnya.
• Minta Anggaran di Atas Rp20 Triliun Untuk Kementerian HAM
Dalam kesempatan berbeda, Menteri HAM RI Pigai pernah mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk program-program kementeriannya yang mencapai Rp20 triliun.
Menurut Pigai, program pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terjadi atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi hingga pemenuhan hak masyarakat.
\”Kalau negara punya kemampuan, maunya (anggaran untuk Kementerian HAM) di atas Rp20 triliun,\” ujar Menteri HAM RI usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.
\”Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran,\” tandasnya.***
