Politik Uang Pada Pilkada Makin Parah

Musirawas.com – Sudah merata terjadi diseluruh Kabupaten di Indonesia, politik uang pada Pilkada.

Hampir rata semua rakyat satu Kabupaten di data dan kena uang. Yang akhirnya jadi kebiasaan baru bagi mereka.

“Ya beginilah pemilu yg benar. Kandidat ngasih uang ke kita baru kita pilih,\” demikian tulisan Jansen Sitindaon, Wakil Sekjen Partai Demokrat, pada akun twitternya (X) @jansen_jsp, Rabu (20/3/2024) pukul 18:36 WIB. Link : https://twitter.com/jansen_jsp/status/1770414132753477966

Demikian juga pada Pilkades, menurut Jansen juga sudah terjadi politik uang. Walau tak sebesar Pilkada.

Era otonomi, memang kepala daerah terpilih jadi “Raja Lokal” yg bebas membagi-bagi anggarannya.

Kalau tidak “sial” masuk penjara krn masalah hukum, dapat dipastikan semua uang yg dikeluarkan itu pasti kembali plus bunga-bunganya.

\”Ini sebenarnya sudah jadi pengetahuan umum ya.

Termasuk bagi kita2 semua yg ada di twitter ini. Krn di Kabupaten tempat tinggal kita masing2 juga terjadi.

Jadi mari kita nikmati sajalah keadaan ini. Toh rakyat juga sampai skrg masih suka kan.

Kita tunggulah kapan bosannya rakyat dgn politik uang ini. Walau nunggu bosannya itu, takutnya semua sudah kadung rusak. Hahaa,\” candanya.

Maka dari itu, Janzen menawarkan jika sistem pemilihan langsung yg ada skrg mau terus dipertahankan, tidak ada lain, harus dibarengi dgn penindakan hukum yg keras terhadap politik uang ini!

Tanpa itu tidak akan kemana-mana kita ini.

\”Ada sih satu dua pilkada yg agak minim politik uangnya, tapi yg dipantik akhirnya SARA utk mengkonsolidasi pemilih. Inikan juga sama merusaknya.

Kalau yg ini harmoni dan kebersamaan yg rusak. Walau dalam banyak pilkada biasanya 2 ini dikombinasikan.

Saya agama ini, suku ini, sama kita. Pilih saya, ini uangnya ya,” ujar Jansen.

Walau karena SARA-nya sama, uang yg dikeluarkan jadi lebih kecil. Namun tetap harus keluar uang dan variannya utk menjamin dipilih dan menang, tambahnya.

\”Inilah memang tantangan kita. Jika ingin membuatnya benar, satu-satunya kunci ya penegakan hukum. Kalau sekedar anjuran, hujatan dll tidak akan mengubah apapun,\” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *